JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyebut telah terjadi intervensi sidang pleno rekapitulasi suara pemilihan kepala daerah Kabupaten Paniai oleh institusi kepolisian. Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional Ronny Talapessy mengatakan, hal itu diketahui berdasarkan laporan dari saksi mereka yang merekam peristiwa intervensi tersebut.
“Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Jumat (13/12/2024).
Atas dugaan itu, Ronny mendesak agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit mencopot segera Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papera. “Dan juga (mencopot) Kapolres Paniai Kompol Deddy Agustinus Puhiri dan juga Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Joedo,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan, kepolisian setempat melakukan kriminalisasi terhadap Ketua KPUD Paniai. Ronny mengatakan, informasi ini didapatkannya dari laporan masyarakat yang ada di Paniai.
“Kami meminta untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah yang merupakan pendukung PDI Perjuangan agar mengawal proses ini, menjaga demokrasi, agar jangan demokrasi ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media,” jelas Ronny.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Deddy Sitorus mengatakan, rekaman video yang didapat oleh partai menunjukkan bahwa aparat kepolisian dengan gamblang melakukan intervensi.
Sebab itu, ia berharap agar Presiden meminta pertanggungjawaban dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas apa yang terjadi pada perhitungan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah. “Di mana menurut kami hal ini secara telanjang menunjukkan bagaimana kebrutalan dari aparat yang mencoba merampok, membegal hasil pemilu kita,” kata Deddy.
